Ekonomi Kerakyatan
Menurut
(Prawirokusumo, 2000) Pembangunan
harus dikembangkan dengan berbasiskan ekonomi domestik dan kerakyatan (bila
perlu pada daerah kabupaten/kota) dengan tingkat kemandirian yang tinggi,
kepercayaan diri dan kesetaraan, meluasnya kesempatan berusaha dan pendapatan,
partisipatif, adanya persaingan yang sehat, keterbukaan/demokratis, dan
pemerataan yang berkeadilan. Semua ini merupakan ciri-ciri dari Ekonomi
Kerakyatan yang kita tuju bersama. Sehingga dapat
disimpulkan ekonomi kerakyatan adalah ekonomi yang digerakkan berdasarkan
prinsip optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam, sumber daya teknologi,
sumber daya permodalan, sumber daya manusia (pelaksana dan pakar) yang ada
untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat banyak.
(Dumairy,
1997) menjabarkan
beberapa pokok-pokok pikiran ekonomi kerakyatan yaitu.
1)
Landasan bagi kebijakan ekonomi di
masa depan harus disusun menurut perspektif menyeluruh atas kekuatan-kekuatan
yang membentuk kondisi perekonomian di Indonesia.
2)
Segala bentuk korupsi yang
menyebabkan biaya transaksi tinggi terjadi sebagai akibat dari sistem yang
tertutup dan protektif.
3)
Pengusaha-pengusaha yang tangguh
tidak dilahirkan dari rekayasa atau sistem preferensi. Hanya pergulatan
dalam pasar yang akan memberikan kita industrialis dan pengusaha yang
dapat kita banggakan. Sistem preferensi hanya akan mengukuhkan eksistensi
elit dan mengekalkan sistem proteksi, yang dalam jangka panjang justru merusak
sendi-sendi ekonomi dan demokrasi masyarakat kita.
4)
Kenaikan standar hidup rakyat
harus dilihat sebagai bagian pembentukan modal nasional (capital accumulation). Ini berarti tujuan pokok dan terus-menerus
dari kebijaksanaan ekonomi kita adalah peningkatan daya beli (purchasing power) dari rakyat.
5)
Krisis Ekonomi 1997-1998 menunjuk
kepada pentingnya memperhitungkan kekuatan eksternal yang semata bekerja
menurut hukum ekonomi pasar, dan indifferent terhadap dampak kepada
kemanusiaan.
6)
Fokus kebijaksanaan ekonomi adalah
usaha kecil/menengah.
7)
Persoalan yang juga akut
menyangkut pengembangan usaha kecil dan menengah adalah terjebaknya usaha kecil
dan menengah di dalam kelumpuhan sumberdaya
8)
Fokus kebijaksanaan ekonomi kepada
Usaha Kecil Menengah merupakan suatu keharusan apabila kita memperhatikan
mereka adalah mayoritas pelaku usaha di Indonesia seperti tercermin dalam data
berikut.




