Superman Manajemen Universitas Muhammadiyah Gresik: ekonomi kerakyatan-umg-desy
Tampilkan postingan dengan label ekonomi kerakyatan-umg-desy. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label ekonomi kerakyatan-umg-desy. Tampilkan semua postingan

Ekonomi Kerakyatan


Ekonomi Kerakyatan
Menurut (Prawirokusumo, 2000) Pembangunan harus dikembangkan dengan berbasiskan ekonomi domestik dan kerakyatan (bila perlu pada daerah kabupaten/kota) dengan tingkat kemandirian yang tinggi, kepercayaan diri dan kesetaraan, meluasnya kesempatan berusaha dan pendapatan, partisipatif, adanya persaingan yang sehat, keterbukaan/demokratis, dan pemerataan yang berkeadilan.  Semua ini merupakan ciri-ciri dari Ekonomi Kerakyatan yang kita tuju bersama. Sehingga dapat disimpulkan ekonomi kerakyatan adalah ekonomi yang digerakkan berdasarkan prinsip optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam, sumber daya teknologi, sumber daya permodalan, sumber daya manusia (pelaksana dan pakar) yang ada untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat banyak.    
(Dumairy, 1997) menjabarkan beberapa pokok-pokok pikiran ekonomi kerakyatan yaitu.
1)   Landasan bagi kebijakan ekonomi di masa depan harus disusun menurut perspektif menyeluruh atas kekuatan-kekuatan yang membentuk kondisi perekonomian di Indonesia.
2)   Segala bentuk korupsi yang menyebabkan biaya transaksi tinggi terjadi sebagai akibat dari sistem yang tertutup dan protektif.
3)   Pengusaha-pengusaha yang tangguh  tidak dilahirkan dari rekayasa atau sistem preferensi. Hanya pergulatan dalam pasar yang akan memberikan kita industrialis  dan pengusaha yang dapat kita banggakan.  Sistem preferensi hanya akan mengukuhkan eksistensi elit dan mengekalkan sistem proteksi, yang dalam jangka panjang justru merusak sendi-sendi ekonomi dan demokrasi masyarakat kita.
4)   Kenaikan standar hidup rakyat harus dilihat sebagai bagian pembentukan modal nasional (capital accumulation). Ini berarti tujuan pokok dan terus-menerus dari kebijaksanaan ekonomi kita adalah  peningkatan  daya beli (purchasing power) dari rakyat.
5)   Krisis Ekonomi 1997-1998 menunjuk kepada pentingnya memperhitungkan kekuatan eksternal yang semata bekerja menurut hukum ekonomi pasar, dan indifferent terhadap dampak kepada kemanusiaan.
6)   Fokus kebijaksanaan ekonomi adalah usaha kecil/menengah.
7)   Persoalan yang juga akut menyangkut pengembangan usaha kecil dan menengah adalah terjebaknya usaha kecil dan menengah di dalam kelumpuhan sumberdaya
8)   Fokus kebijaksanaan ekonomi kepada Usaha Kecil Menengah merupakan suatu keharusan apabila kita memperhatikan mereka adalah mayoritas pelaku usaha di Indonesia seperti tercermin dalam data berikut.